KPK Datangi Lampung Utara

LAMPUNG UTARA, RADARTUBA.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Kabupaten LAMPUNG Utara.

Kedatangan KPK di Lampung Utara adalah untuk memberikan warning kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lampura) soal kerentanan praktek gratifikasi untuk kepentingan tertentu.

Hal itu disampaikan KPK melalui Kepala Satgas Deputi Koordinasi dan Supervisi, Andy Purwana seusai kegiatan rutin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Upaya Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah yang berlangsung secara tertutup di Ruang Siger Setdakab Lampura, Rabu 26 Juli 2023.

BACA JUGA:Tim Mabes Polri Turun ke Polres Lampung Utara, Ada Apa?

Kepada awak media, Andy Purwana mengungkapkan pihaknya ingin melihat sejauh mana kinerja Pemkab Lampura dalam upaya pencegahan korupsi.

Dengan hadirnya seluruh kepala OPD pihaknya berhasil melakukan program Monitoring Center for Prevention (MCP).

Program tersebut untuk memonitor sejauh mana upaya Pemkab dalam pencegahan korupsi di daerahnya.

"Hasil dari monitoring tadi ada note (catatan) base on (berdasarkan) yang dilakukan pada tahun 2022. Jadi rekan-rekan Pers jika ingin melihat persisnya dapat dilihat di (situs) Jaga.id nanti," ungkapnya.

BACA JUGA:161 Polisi Siaga, Amankan Pelantikan Kepala Desa di Lampung Utara

"Tapi tadi KPK belum puas dengan survey penilaian integritas. Lampung Utara SPI-nya diangka 64 masih dibawah target minimal yaitu diatas angka 77. Jadi Lampung Utara ini masuk kategori Sangat Rentan," tambah Andy Purwana.

Masih kata dia, dengan predikat sangat rentan artinya persepsi masyarakat melihat upaya pencegahan atau layanan publik belum mencapai target yang diinginkan.

"Makanya saya dalam rapat koordinasi tadi menekankan hal tersebut. Sebagai contoh di Dinas Perizinan (DPMPTSP) Lampura terkait informasi perizinan yang websitenya tadi sedikit bermasalah dan informasinya tidak lengkap," imbuhnya.

BACA JUGA:91 Kepala Desa Dilantik, Begini Pesan Tegas Wakil Bupati Lampung Utara

Soal aset Pemkab Lampura, lanjutnya, pihaknya menyoroti mengenai sertifikasi asset Pemkab, pihaknya juga sudah menekankan agar asset-asset Pemkab harus segera di sertifikasi agar tidak hilang atau dikuasai pihak lain.

Sumber: