KPK Datangi Lampung Utara

Dari jumlah keseluruhan asset milik Pemkab,  hanya dua puluh persen yang telah disertifikasi.

"Dari total 1.913 bidang asset, baru 385 yang sudah di sertifikasi. Artinya masih dua puluh persen yang bersertifikat. Jangan lagi ada asset Pemkab yang di klaim masyarakat atau pihak lain dan digugat akhirnya kalah, itu menjadi kerugian negara, itu korupsi, nah kita tidak mau itu terjadi," jelasnya.

Terkait pendapatan, KPK menilai kurang maksimal. Pemkab bisa berjalan berarti pendapatannya banyak, agar pegawainya (PNS) dapat sejahtera lewat gaji yang besar, sehingga mereka (PNS) tidak melakukan korupsi.

BACA JUGA:Anggota DPRD di Lampung Kembalikan Kerugian Negara Rp 3,043 Miliar, Gimana Kelanjutan Kasusnya?

Terakhir, soal LHKPN tak luput dari sorotan KPK dalam rapat koordinasi tersebut.

Menurut pria berkacamata itu seluruh Eksekutif (Pemkab) Lampura sudah seratus persen melaporkan.

Namun yang menjadi sorotan ketidakpuasan KPK yakni pihak Legislatif yang sebagian belum melaporkan kekayaannya.

BACA JUGA:Wow, Tulang Bawang Peringkat 1 Terbanyak Titik Hotspot Penyebab Kebakaran Hutan di Lampung

Dari 45 anggota DPRD, sebanyak 19 anggota dewan belum melaporkan kekayaannya.

"Untuk anggota DPRD yang belum lapor, segera untuk melaporkan. Data itu kami dapat per April 2023 ini, sampai hari ini saya belum cek ulang apakah sudah ada penambahan atau belum jumlahnya. Saya juga sudah minta Sekretaris Dewan untuk segera menyurati anggota-anggota DPRD yang belum lapor," tuturnya. (*)

Sumber: