Pejabat Tulang Bawang Bentak Wartawan Saat Konfirmasi Isu Pemecatan Guru Honorer yang Ikut Demo

Daniel bahkan meminta perlindungan kepada DPRD Tulang Bawang, dalam hal ini Ketua Komisi I Herwan Saleh dan Ketua Komisi IV Morisman soal nasib para guru honorer. 

BACA JUGA:Demo di DPRD, Guru Honorer Tulang Bawang Ini Perjuangkan Nasibnya Sambil Gendong Anak

Saat itu juga, kedua Ketua Komisi DPRD Tulang Bawang itu langsung memberikan jaminan jika ada guru honorer yang sampai dipecat gara-gara mengikuti aksi damai tersebut, DPRD akan segera memanggil Dinas Pendidikan.

Diberitakan sebelumnya, ratusan guru honorer di Kabupaten Tulang Bawang ngeluruk Kantor DPRD setempat, Rabu 16 Agustus 2023.

Ratusan guru honorer tersebut datang dengan lima tuntutan kepada Pemkab Tulang Bawang dan Anggota DPRD. 

Lima tuntutan tersebut diantaranya meminta Pemkab Tulang Bawang membuka formasi PPPK Tahun 2023.

BACA JUGA:Daftar Alumni Unila yang Jadi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Tulang Bawang Lampung

Tuntutan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 212/PMK.07/2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023 tanggal 27 Desember 2022.

Kemudian para guru honorer menuntut diperlakukan manusiawi sebagai manusia dan guru yang membentuk manusia calon pemimpin masa depan bangsa.

Tetapi terkadang guru menerima perlakuan yang tidak pantas dan ada aturan serta kebijakan yang justru membuat guru menderita.

Selanjutnya, meminta Pemkab Tulang Bawang memperhatikan nasib dan kesejahteraan Staf Tata Usaha honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun.

BACA JUGA:Deretan Alumni Fakultas Pertanian Unila yang Jadi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Tulang Bawang

Lalu para guru honorer menyampaikan kondisi pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang yang saat ini dalam kondisi tidak baik baik saja. 

Pasalnya, diduga terdapat oknum yang bermain dengan memeras kepala sekolah dengan melibatkan oknum penegak hukum.

Terakhir yakni meminta agar pemerintah pusat maupun daerah lebih serius memperhatikan nasib guru. 

Sumber: