Asosiasi Kontraktor Lampung Utara Nilai Pembangunan Infrastruktur Terhambat Karena Masuki Tahun Politik

Asosiasi Kontraktor Lampung Utara Nilai Pembangunan Infrastruktur Terhambat Karena Masuki Tahun Politik

Kondisi pembangunan infrastruktur di Lampung Utara dikeluhkan-Fahrozy Irsan Toni-

LAMPUNG UTARA, RADARTUBA.CO.ID - Minimnya pembagunan dan perbaikan Infrastruktur di Kabupaten LAMPUNG UTARA, (Lampura), menuai sorotan masyarakat setempat.

Bahkan, perencanaan pembagunan yang telah lama direncakan dengan matang oleh pemerintah setempat, nampaknya hingga kini belum ada tanda-tanda Infrastruktur akan diperbaiki.

Terhambatnya pembanguan di Kabupaten Lampura ini, diduga disebabkan oleh sejumlah faktor baik politik dan kepentingan - kepentingan sejumlah pihak.

Ketua Asosiasi Kontraktor Nasional (ASKONAS) Kabupaten Lampung Utara (Lampura), Fungki Purnama Hadi, mengatakan pemerintah daerah seharusnya lebih optimal untuk memikirkan infrastruktur.

BACA JUGA:Alhamdulillah, 77.297 Keluarga Penerima Manfaat di Lampung Utara Segera Dapat Bantuan Beras Gratis

Sebab, dengan adanya jalan yang baik, tentunya dapat mendukung perekonomian di tengah -tengah masyarakat. Hal ini harus dicermati, mengigat memasuki tahun politik.

"Jangan adanya kepentingan dan lain-lainnya, menghambat laju pembangunan daerah. Kita sebagai pihak rekanan, tentu mendukung pembagunan daerah. Bagai mana kita mendukung untuk membangun daerah, jika sampai kini belum juga di mulai," ujarnya, Kamis 14 September 2023.

Seharusnya, kata dia, Barjas Sekdakab Lampura, sebagai panitia lelang barang dan jasa sudah menayangkan di LPSE proyek - proyek pembagunan prioritas tersebut.

BACA JUGA:Kemarau Panjang, Satgas Penanggulangan Kekeringan Lampung Utara Mulai Distribusikan Air Bersih

Hingga kini, hanya sebagai kecil saja yang telah tayang, itupun dana alokasi khusus (DAK) APBN 2023.

"Kita sebagai rekanan, ketika proyek tampil di LPSE Barjas, tentunya mulai melakukan minat terhadap proyek yang di lelang. Jika kita menjadi pemenang dan melakukan kontrak kerja dengan PPK, kita rekanan langsung bisa berkerja di lapangan. Inikan tidak," kata dia.

Hal ini, kata dia, bukan hanya terjadi di Dinas PUPR Lampura saja, terlebih terjadi di sejumlah OPD lainnya.

BACA JUGA:Kapolda Lampung Kunjungi Kampung Tangguh Bebas Narkoba di Lampung Utara, Begini Katanya

Sebab, mekanisme dalam proses pengadaan barang dan jasa Kabupaten Lampura tahun anggaran 2023, yang digelar sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat, banyak yang dilakukan tender ulang oleh Badan Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Kabupaten setempat.

Sumber: