LAMPUNG UTARA, RADARTUBA.CO.ID - Paska penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Utara (Lampura) terhadap Kantor Inspektorat setempat.
Terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan nilai anggaran Rp1,2 Miliar, akhirnya Inspektur Lampung Utara M. Erwinsyah buka suara.
Kepada awak media, M. Erwinsyah menerangkan kegiatan tersebut dilaksanakan atas rekomendasi BPK kepada Inspektorat dan Dinas PUPR Lampura.
BACA JUGA:Tim Mabes Polri Turun ke Polres Lampung Utara, Ada Apa?
Yakni guna untuk melakukan uji laboratorium atas 94 paket proyek tahun 2018 sebelum dibayarkan.
Anggaran miliaran tersebut, kata dia, merupakan biaya tenaga ahli yang di ambil dari Universitas Bandar Lampung (UBL).
Sementara, lanjutnya, kegiatan tersebut terbagi terdiri dari tiga kontrak pada 2021 sampai dengan 2022 yang lalu.
Untuk detailnya, 50 paket pad tahun 2021.
Sementara, untuk tahun 2022 sebanyak 44 paket.
BACA JUGA:161 Polisi Siaga, Amankan Pelantikan Kepala Desa di Lampung Utara
"Nah ini yang harus diluruskan. Jadi Rp1,2 Miliar itu, bukan temuan BPK ya. Bahkan, dari hasil kerja sama laboratorium tersebut, Inspektorat Lampura, dapat memulihkan keuangan negara sebesar Rp24 miliar," ujar M. Erwinsyah usai menghadiri giat audit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di ruang Tapis Seddakab Lampura, Rabu 26 Juli 2023.
"Selanjutnya atas dugaan Korupsi tersebut. Kita (Inspektorat Lampura) serahkan ke Kejaksaan Negeri Kotabumi, Kabupaten Lampura," tuturnya.
Pada prinsipnya, lanjutnya, kegiatan tersebut atas rekomendasi dari LHO BPK. Karena BPK telah melakukan pengujian 10 sampel, dan menemukan adanya kerugian negara atas paket proyek tahun 2018 lalu.
BACA JUGA:91 Kepala Desa Dilantik, Begini Pesan Tegas Wakil Bupati Lampung Utara
"Nah, jadi kami selalu APIP diminta untuk melakukan pemeriksaan uji lab pada 94 paket dan berhasil memulihkan keuangan sebesar Rp2,4 Miliar," kata dia.