Pengembangan karakter peserta didik perlu memperhatikan perkembangan budaya bangsa sebagai sebuah kontinuitas menuju ke arah kesatuan budaya dunia, namun tetap memiliki sifat kepribadian dalam lingkungan kemanusiaan sedunia.
Asas dasar pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara merupakan landasan dasar yang kokoh untuk membangun karakter bangsa yang bersendikan pada budaya bangsa tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan universal.
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah menyusun bersama Kementerian Pendidikan sebuah buku panduan untuk pendidikan Pancasila, yang berisi 30% pengetahuan dan 70% praktek. Buku ini menekankan bagaimana mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam aplikasi hidup nyata.
Pendidikan Pancasila diharapkan mampu membentuk kepribadian bangsa dan menjadi penuntun bagi siswa dalam menghadapi tantangan zaman di era digital, di mana ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi mendominasi kehidupan.
Guru memiliki peran penting dalam mengajarkan pendidikan Pancasila. Sebagai fasilitator pembelajaran, guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menumbuhkan rasa cinta kepada Pancasila, dan memberikan teladan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
Guru juga harus mampu menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan kreatif untuk membantu siswa memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila.Pendidikan karakter tidak dapat hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga harus melibatkan keluarga dan masyarakat.
Keluarga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai moral dan etika kepada anak-anak. Orang tua harus menjadi teladan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Masyarakat juga harus mendukung pendidikan Pancasila melalui berbagai kegiatan yang mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan keadilan.
Ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengembalikan pendidikan Pancasila sebagai pelajaran wajib, antara lain Pergantian kebijakan pendidikan yang sering terjadi dapat mempengaruhi konsistensi dan kontinuitas pendidikan Pancasila, Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal tenaga pengajar yang kompeten maupun bahan ajar yang berkualitas, dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan pendidikan Pancasila, Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila di kalangan siswa, guru, dan masyarakat dapat menghambat proses internalisasi nilai-nilai tersebut.
Pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi yang cepat dapat menggeser nilai-nilai lokal dan nasional, termasuk nilai-nilai Pancasila.
Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain: Pemerintah harus konsisten dalam menerapkan kebijakan pendidikan Pancasila sebagai pelajaran wajib, dan memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara berkelanjutan.
Pemerintah dan institusi pendidikan harus melakukan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru-guru Pancasila agar mereka memiliki kompetensi yang diperlukan untuk mengajarkan pendidikan Pancasila secara efektif, Perlu dikembangkan bahan ajar yang berkualitas dan relevan dengan konteks kehidupan siswa, sehingga mereka dapat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dengan baik.
Sosialisasi dan kampanye tentang pentingnya pendidikan Pancasila harus dilakukan secara masif kepada siswa, guru, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka, Teknologi harus dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan Pancasila
Mengembalikan pendidikan Pancasila ke dalam kurikulum sekolah sebagai pelajaran wajib adalah langkah yang sangat penting untuk membangun karakter hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Pendidikan Pancasila tidak boleh hanya menjadi transfer pengetahuan, melainkan harus mampu membentuk karakter manusia Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
Pendidikan Pancasila memiliki peran vital dalam memperkuat identitas nasional, membentuk karakter, meningkatkan kesadaran sosial, dan menanamkan nilai-nilai moral pada generasi muda.