Kepemilikan tanah di sepanjang saluran irigasi tambak atau kanal di Dipasena tersebut pengelolaannya kini tengah menunggu kepastian pemerintah pusat.
BACA JUGA:Petambak Dipasena Tulang Bawang Ngeluh, Green Belt Rusak Akibat Tambak Liar dan Abrasi
Menurut Qudrotul, Pemkab Tulang Bawang saat ini masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat.
Pihak perusahaan, lanjutnya, telah siap untuk menghibahkan lahan sepanjang sekitar 1.490 kilometer tersebut kembali ke Negara.
"Kita masih belum tahu siapa nanti yang menjadi pemilik, sekaligus pengelola kanal tersebut. Jadi apakah Kementerian PUPR, KKP, BPN atau malah milik Kementerian Keuangan masih kita tunggu," terang Pj Bupati beberapa waktu lalu.
BACA JUGA:Ini Dia Kampung Paling Tajir di Tulang Bawang Lampung, Padahal Letaknya di Pelosok Daerah
Soal kondisi saluran irigasi tambak atau kanal, ungkap Qudrotul, diakuinya saat ini sudah sangat membutuhkan penyegaran agar para petambak dapat menghasilkan udang maksimal.
Diketahui, tanah disepanjang saluran irigasi tambak Dipasena merupakan milik negara.
Akan tetapi, hak guna usaha (HGU) bangunan merupakan milik perusahaan.
Karena itu, pihak perusahaan wajib menghibahkan kembali tanah tersebut ke Negara.
Diakuinya, Pemkab Tulang Bawang saat ini terus berupaya mendorong permasalahan ini ke pemerintah pusat.
Berbagai langkah juga telah diambil. Baik secara formal maupun informal.
Bahkan, kata Qudrotul, secara tersurat dan bertemu langsung telah dilakukan ke Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian PUPR, bersama Pemerintah Provinsi untuk terus berkoordinasi.
"Pemerintah daerah terus aktif, agar nantinya siapa yang akan mengeksekusi kanal tersebut kedepan dapat bertanggung jawab," ungkapnya.
Menurut Asisten I Pemprov Lampung itu, saat ini pihak perusahaan sudah memberikan respon positif ke pemerintah daerah.