LAMPUNG, RADARTUBA.CO.ID - Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setprov Lampung mencatat telah menayangkan tender 559 paket pengadaan barang dan jasa.
Tender 559 paket pengadaan barang dan jasa berasal dari 13 organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.
Kepada BPBJ Setprov Lampung, Slamet Riadi mengatakan, 559 paket yang telah ditayangkan tersebut merupakan realisasi pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN, APBD, dan BLUD 2023 per 2 September.
Dari 559 paket tender yang telah ditayangkan memiliki nilai dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sebesar Rp 1.180.056.047 dan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) Rp 1.178.999.459.087.
BACA JUGA:Daftar Belanja E - Katalog Lokal Pemerintah Daerah di Lampung, Tulang Bawang Paling Sedikit
Kata Slamet dari 559 paket tender yang telah ditayangkan, 552 paket dengan nilai pagu DPA Rp 1.176.386.604.135 telah rampung di tender.
"Nilai penetapan pemenang yang sudah ditender sebesar Rp 1.149.760.251.254," ujar Slamet Riadi kepada Radar Lampung (Grup Radar Tuba), Jum'at 8 September 2023.
Sedangkan untuk paket yang tengah proses tender saat ini ada 7 paket dengan nilai Rp 3.669.443.600.
BACA JUGA:Bukan Rp 3,3 Juta, Ternyata Segini Jumlah Transaksi Belanja Tulang Bawang di E - Katalog Lokal
"Masih ada tujuh paket yang dalam proses tender, yaitu tiga paket milik Dinas PKPCK, dua paket milik Dinas Perhubungan. Serta Dispora dan Dinas KPTPH masing-masing satu paket," ungkapnya.
Lanjut Slamet Riadi Dari total 559 paket yang telah ditayangkan untuk tender, Dinas BMBK menjadi uang yang terbanyak men tender pengadaan barang dan jasa sebanyak 202 dengan nilai DPA Rp 745.481.577.010.
Kemudian, Dinas PKPCK sebanyak 152 paket dengan nilai DPA Rp 142.689.465.295. Disdikbud sebanyak 92 paket dengan nilai DPA Rp 156.427.709.000.
BACA JUGA:Ini Dia Kampung Paling Tajir di Tulang Bawang Lampung, Padahal Letaknya di Pelosok Daerah
Dinas PSDA sebanyak 66 paket, Dinas KPTPH 17 paket, DPK dan Dispora masing-masing tujuh paket, Biro KESRA 5 paket, DLH empat paket, Dishub tiga paket.
RSUDAM ada dua paket. Serta sekretariat DPRD dan Dinas PMD dan Transmigrasi masing-masing satu paket.